Fungsi Lembaga Permasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Kota Langsa

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Langsa tidak memenuhinya sistem lembaga pembinaan anak, bahwa dalam lembaga Pemasyarakatan anak di temukan narapidana anak yang tidak diasingkan. Tujuan dari permasalahan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pembinaan Narapidana anak, untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa dan untuk mengetahui apa hambatan dalam Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa. Pengaturan hukum mengenai Lembaga Permasayarakatan anank menjadi sorotan khusus pada para kalangan akademisi khususnya, seperti apa yang diamanatkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu seharusnya dalam masalah pendidikan khususnya seperti yang di ungkapkan oleh seorang narapidana anak bahwa selama dia berada dalam tahanan dia tidak mendapatkan pendidikan bukan hanya dia saja tetapi juga anak yang lainnya yang ditahan atau yang berada dalam lembaga permasayarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa masih kurang relatif baik disebabkan masih adanya narapidana anak yang masih digabung dengan narapidana dewasa dan Hambatan atau tidak berjalannya yaitu ada beberapa faktor sebagai berikut Kurangnya Pengawasan, Kurangnya Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Langsa dan Kurangnya pembina/tenaga propesional